DAK, DPRD dan Program Pemerintah Pusat

Sesuai dengan Pasal 39 undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Sementara itu, Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyebutkan bahwa DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah.

Dari mana sumber Dana Alokasi Khusus? Dari APBN. Jadi setiap tahun anggaran pemerintah pusat akan menetapkan anggaran transfer alokasi DAK dalam UU APBN dan/atau UU Perubahan APBN. Dalam UU ini masih bersifat global/gelondongan perprogram atau bidang, belum terlihat pemda mana saja yang akan menerima DAK secara keseluruhan maupun perprogram/bidang. Karena UU APBN tiap tahun terbit maka untuk tiap tahunnya akan sangat mungkin terjadi perubahan besaran pagu alokasi DAK, bahkan perbedaan (biasanya penambahan) bidang DAK. Penambahan atau pengurangan bidang DAK akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden.

Apa maksud “DAK dialokasikan kepada pemerintah daerah” ? bandingkan dengan definisi Tugas Pembantuan (TP). Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Jadi secara umum dapat diartikan jika TP itu berbentuk “penugasan” sedangkan DAK itu “pengalokasian dana” kepada pemerintah daerah. Artinya Pemda mendapatkan dana/transfer dari pemerintah pusat. Karena seluruh pendapatan pemda harus masuk ke APBD, maka oleh pemerintah daerah dana DAK akan dimasukkan dalam Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan pada Jenis Pemdapatan Dana Alokasi Khusus (Pasal 27 Permendagri 13/2006).

Apakah DAK akan diberikan untuk semua pemerintah daerah? Ternyata tidak, “hanya daerah tertentu”. Artinya harus ada pengaturan kriteria pemda mana saja yang mendapatkan DAK. Pasal 54 menyatakan penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Pertama; KRITERIA UMUM (KU), yang ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah (indeks fiskal neto) yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil di daerah.

Penerimaan umum APBD terdiri dari PAD, DAU, dan DBH kecuali DBH yang penggunaannya diarahkan (earmarking). Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang menjadi prioritas mendapatkan DAK.

Kedua; KRITERIA KHUSUS (KK), yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan aspek karakteristik daerah. Karakteristik daerah, meliputi:

a. Daerah tertinggal;

b. Daerah perbatasan dengan negara lain;

c. Daerah rawan bencana;

d. Daerah pesisir dan/atau kepulauan;

e. Daerah ketahanan pangan;

f. Daerah pariwisata

Ketiga; KRITERIA TEKNIS (KT), yang ditentukan berdasarkan indikatorindikator teknis yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan didanai dari DAK. Kriteria ini dirumuskan melalui indeks teknis yang disusun oleh Menteri Teknis terkait.

Dimana diatur alokasi Dak? Alokasi DAK akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK per daerah ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah UU APBN ditetapkan.

Untuk DAK TA 2012  besaran alokasi ditetapkan dalam UU No. 12/2011 tentang APBN TA 2012 yang terbit tanggal 24 Nopember 2012 dan ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 209 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011.

PMK ini mengatur tentang Alokasi, Penetapan Alokasi (Kriteria dan  Penetapan alokasi), Petunjuk Teknis, Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan, Dana Pendamping, Penyaluran, Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan. Untuk melihat lebih detail data per daerah yang mendapatkan DAK perbidang terdapat pada lampiran PMK tersebut.

Dan setiap tahun UU APBN dan PMK tentang Alokasi DAK per daerah akan berganti.

Setelah PMK ditetapkan dan sudah pasti daerah mana saja yang mendapatkan DAK, maka untuk penyusunan anggaran DAK yang telah diperoleh oleh Pemda berpedoman pada Permendagri 20/2009 dan Permendagri 59/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dak Di Daerah. Permendagri ini mengatur terkait:

  1. Perencanaan dan penganggaran DAK : Penyusunan KUA dan PPAS, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Pembahasan dan Penetapan APBD, Penyusunan Program dan Kegiatan DAK mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Penganggaran Dana Pendamping
  2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan DAK: Pelaksanaan, Optimalisasi Pelaksanaan anggaran DAK di SKPD
  3. Akuntansi Keuangan DAK.
  4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran DAK.
  5. Pengelolan Aset/Barang Daerah Yang Bersumber dari DAK.

Terkait hubungan penganggaran DAK di APBD dengan DPRD yang terhormat bagaimana? Jika diperhatikan sekilas pada Permendagri 20/2009 dan Permendagri 59/2010 maka pada dasarnya fungsi anggaran DPRD tetap dapat dilaksanakan. Tetapi kewenangannya tidak sebesar ketika menyusun anggaran APBD yang biasanya. Sebab saat penyusunan penganggaran DAK sangat terkait dengan Juknis yang dikeluarkan masing-masing Kementerian Sektoral yang membidangi DAK. Artinya dalam menentukan program/kegiatan dan jenis belanja akan terikat dengan Juknis masing-masing bidang DAK.

Dan Juknis ini biasanya terlalu detail bagi anggota DPRD. Jika di tahun anggaran 2012 terdapat 19 Bidang DAK yang dikeluarkan oleh 14 Kementerian Sektoral yang membidangi DAK, maka akan terdapat sejumlah Juknis DAK yang akan dikeluarkan oleh kementerian sektoral yang membidangi DAK tersebut. Artinya juknis-juknis tersebut yang harus dibaca dan dipelajari oleh DPRD. Sebagai gambaran, kementerian kesehatan mengeluarkan Juknis DAK Bidang Kesehatan TA 2012 sebanyak 124 halaman, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa sebanyak 93 halaman. Mungkinkah hal ini “sempat” dipelajari oleh DPRD? Padahal DPRD sangat membutuhkan untuk pembahasan pengawasan pelaksanaan anggaran DAK.

Selanjutnya unuk pelaksanaan transfer dari APBN ke APBD mengikuti regulasi PMK yang mengatur transfer ke pemda, yaitu PMK 126/2010 tentang pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat politik lokal, DPRD dan pengelolaan pengelolaan keuangan daerah.

blog : http://dewandaerah.wordpress.com, membangun DPRD, membangun daerah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: