TAHUN JAMAK, DPA-L & DANA CADANGAN

 

 

Ketiganya sekilas sepertinya serupa, sebenarnya tidaklah sama. Dan tulisan ini akan mengulas terkait dengan perbedaan dari ketiga jenis pengaturan pada judul diatas.

TAHUN JAMAK

Pengaturan tahun jamak ato yang lebih dikenal dengan istilah multiyears dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah baru diatur tahun 2011, yaitu pada Permendagri 21/2011 yang terbit tanggal 23 Mei 2011.

Pasal 54A Permendagri 21/2011 menyatakan:

Kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:

  1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau
  2. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.      Nota kesepakatan ditandatangani BERSAMAAN dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak. Nota kesepakatan bersama sekurang-kurangnya memuat:

  1. nama kegiatan;
  2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
  3. jumlah anggaran; dan
  4. alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.

Dari ayat-ayat 54A hal penting yang harus diingat adalah, bahwa tahun jamak dari awalnya memang sudah direncanakan, dan bukti sudah direncanakan ini tertuang dalam nota kesepakatan  bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Hal inilah yang membedakan tahun jamak dengan DPA-L (lihat penjelasan diberikutnya pada bahasan DPA-L).

tahun jamak

DPA-L

DPA-L sudah diatur sejak Permendagri 13/2006 terbit, dan terdapat revisi Permendagri 59/2007, sehingga pada pasal 138 menjadi :

Pelaksanaan kegiatan lanjutan didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya. Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL SKPD Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.

Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:

a.   sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD        dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan       yang bersangkutan;

b.   sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau

c.   SP2D yang belum diuangkan.

DPAL-SKPD yang telah disahkan dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran. Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria:

a.   pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan

b.   keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena  akibat dari force major.

Hal penting dalam DPA-L adalah bahwa pelaksanaan kegiatan melampaui TA pada dasarnya bukan direncanakan dari awal. Tetapi karena suatu hal yaitu sudah adanya kontrak dan akibat force major. Artinya, ketika menyusun RKA-SKPD kegiatan ini “yakin” dapat diselesaikan dalam satu TA.

DPA-L

DANA CADANGAN

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan Perda.

Perda pembentukan dana cadangan mencakup:

1.    penetapan tujuan pembentukan dana cadangan,

2.    program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan,

3.    besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan,

4.    sumber dana cadangan, dan

5.    tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Ranperda tentang pembentukan dana cadangan dibahas bersamaan dengan pembahasan Ranperda tentang APBD. Penetapan Ranperda tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan oleh kepala daerah bersamaan dengan penetapan Ranperda tentang APBD.

 

Biasanya dana cadangan digunakan untuk membiayai Pemilukada, atau kegiatan yang yang waktunya singkat tapi membutuhkan dana besar (PON di RIAU, Sumber dana berasal dari dana cadangan yang dianggarkan Rp100 miliar setiap tahunnya sejak tahun 2007 hingga tahun 2011, total Rp500 miliar).

Jadi permasalahan utama dalam dana cadangan adalah ketidakmampuan untuk menyediakan anggaran dalam satu tahun anggaran. Bukan pada lamanya/waktu dari pelaksanaan kegiatan. Jadi disini pemda seperti “menabung” dahulu sebelum melaksankan kegiatan tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa :

tabel DPAL TJ DC

 

Referensi:

  1. PP 58/2005
  2. Permendagri 13/2006
  3. Permendagri 17/2007
  4. Permendagri 59/2007
  5. Permendagri 21/2011
  6. http://www.riaupos.co/kolom.php?act=full&id=465&kat=7#.UOAqsOSvHvQ

 

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah serta politik lokal khususnya yang terkait dengan penguatan DPRD.

blog : https://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: