TAHUN JAMAK, DPA-L & DANA CADANGAN

 

 

Ketiganya sekilas sepertinya serupa, sebenarnya tidaklah sama. Dan tulisan ini akan mengulas terkait dengan perbedaan dari ketiga jenis pengaturan pada judul diatas.

TAHUN JAMAK

Pengaturan tahun jamak ato yang lebih dikenal dengan istilah multiyears dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah baru diatur tahun 2011, yaitu pada Permendagri 21/2011 yang terbit tanggal 23 Mei 2011.

Pasal 54A Permendagri 21/2011 menyatakan:

Kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:

  1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau
  2. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.      Nota kesepakatan ditandatangani BERSAMAAN dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak. Nota kesepakatan bersama sekurang-kurangnya memuat:

  1. nama kegiatan;
  2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
  3. jumlah anggaran; dan
  4. alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.

Dari ayat-ayat 54A hal penting yang harus diingat adalah, bahwa tahun jamak dari awalnya memang sudah direncanakan, dan bukti sudah direncanakan ini tertuang dalam nota kesepakatan  bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Hal inilah yang membedakan tahun jamak dengan DPA-L (lihat penjelasan diberikutnya pada bahasan DPA-L).

tahun jamak

DPA-L

DPA-L sudah diatur sejak Permendagri 13/2006 terbit, dan terdapat revisi Permendagri 59/2007, sehingga pada pasal 138 menjadi :

Pelaksanaan kegiatan lanjutan didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya. Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL SKPD Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.

Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:

a.   sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD        dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan       yang bersangkutan;

b.   sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau

c.   SP2D yang belum diuangkan.

DPAL-SKPD yang telah disahkan dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran. Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria:

a.   pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan

b.   keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena  akibat dari force major.

Hal penting dalam DPA-L adalah bahwa pelaksanaan kegiatan melampaui TA pada dasarnya bukan direncanakan dari awal. Tetapi karena suatu hal yaitu sudah adanya kontrak dan akibat force major. Artinya, ketika menyusun RKA-SKPD kegiatan ini “yakin” dapat diselesaikan dalam satu TA.

DPA-L

DANA CADANGAN

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan Perda.

Perda pembentukan dana cadangan mencakup:

1.    penetapan tujuan pembentukan dana cadangan,

2.    program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan,

3.    besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan,

4.    sumber dana cadangan, dan

5.    tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Ranperda tentang pembentukan dana cadangan dibahas bersamaan dengan pembahasan Ranperda tentang APBD. Penetapan Ranperda tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan oleh kepala daerah bersamaan dengan penetapan Ranperda tentang APBD.

 

Biasanya dana cadangan digunakan untuk membiayai Pemilukada, atau kegiatan yang yang waktunya singkat tapi membutuhkan dana besar (PON di RIAU, Sumber dana berasal dari dana cadangan yang dianggarkan Rp100 miliar setiap tahunnya sejak tahun 2007 hingga tahun 2011, total Rp500 miliar).

Jadi permasalahan utama dalam dana cadangan adalah ketidakmampuan untuk menyediakan anggaran dalam satu tahun anggaran. Bukan pada lamanya/waktu dari pelaksanaan kegiatan. Jadi disini pemda seperti “menabung” dahulu sebelum melaksankan kegiatan tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa :

tabel DPAL TJ DC

 

Referensi:

  1. PP 58/2005
  2. Permendagri 13/2006
  3. Permendagri 17/2007
  4. Permendagri 59/2007
  5. Permendagri 21/2011
  6. http://www.riaupos.co/kolom.php?act=full&id=465&kat=7#.UOAqsOSvHvQ

 

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah serta politik lokal khususnya yang terkait dengan penguatan DPRD.

blog : https://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

 

 

Advertisements

Pembangunan Daerah, APBD dan BPR


Perkembangan pembangunan daerah secara makro tidak lepas dari perkembangan distribusi dan alokasi permodalan didalam daerah. Pemerintah Daerah sebagai perencana pembangunan ekonomi regional, sekaligus sebagai pelaku dalam aktivitas ekonomi termasuk di dalamnya pelaku dalam bidang investasi.

Salah satu permasalahan investasi di pemerintah daerah adalah dukungan dan kemudahan dalam permodalan bagi dunia usaha dan masyarakat. Bagaimana agar pemerintah daerah dapat memberikan daya dukung lembaga keuangan perbankan di daerah dalam menyediakan permodalan usaha di daerah, serta kemudahan bagi dunia usaha dan masyarakat untuk mengakses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan lain yang tersedia di daerah.

Secara kelembagaan, otonomi daerah memberikan tantangan perubahan peran/kewenangan Pemerintah Daerah dalam permodalan. Walau banyak keterbatasan dan dihadapkan pada sejumlah persoalan, tetapi pemerintah daerah tetap memegang tanggung jawab utama dalam penciptaan kemudahan dalam berusaha di wilayahnya masing-masing.

Salah satu cara yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah adalah dengan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Mengapa harus dengan mendirikan BPR?

BPR memiliki karakter khusus seperti: memiliki berbagai bentuk pelayanan keuangan simpan dan pinjam, yang terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di pedesaan dengan sistim serta prosedur yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan (UMK) (Sutopo, 2005). Implikasinya adalah hubungan kemitraan yang solid dan bersifat mutualisme menjadi  keunggulan BPR dibanding dengan bank umum (Pikiran Rakyat, Juli 2004, Rahman, 2004).

Namun demikian, penyaluran kredit bank umum terhadap UMK masih rendah hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya (1) masih terbatasnya informasi berkaitan UMK (2) tingginya resiko UMK dan (3) masih tingginya bunga kredit yang disebabkan karena perbankan belum efisien, target profit yang harus dicapai dan adanya mekanisme  price leader dan  price follower dalam penurunan suku bunga (Kompas, 2003; Baas dan Schrooten,  2005).

Bagaimana mekanisme sistem dan prosedur bagi Pemda untuk mendirikan BPR?

Dalam mendirikan BPR, Pemerintah daerah harus memperhatikan 2 hal. Pertama, mekanisme dari sisi pengelolaan keuangan daerah, bagaimana uang APBD dialokasikan dalam penyertaan modal pemerintah daerah dalam mendirikan BPR; kedua bagaimana mekanisme pendirian BPR di Bank Indonesia.

Dari  sudut pandang APBD, bagaimana agar Pemerintah Daerah dapat mengalokasi APBD untuk penyertaan modal daerah? Pada dasarnya, pemda dapat membentuk BUMD ataupun melakukan penyertaan modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Sebagaimana dalam Pasal 41(5) UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 174 UU 32/2004 menyatakan dalam hal APBD diperkirakan surplus dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi daerah);

Pasal 1 PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan Pasal 118(2) PP 58/2005 menyatakan yang dapat digolongkan sebagai investasi permanen antara lain kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pcnggunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk mcnghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Diantara bentuk penyertaan modal adalah Perusda atau PT, yang bergerak dibidang perbankkan. Diantaranya dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Misal, jika pemerintah daerah saat ini tahun 2012, karena kebutuhan (dibuktikan adanya studi kelayakan) akan mendirikan BPR, harus diawali dengan Pembentukan Perda tentang Penyertaan Modal Pada PT. BPR Maju Jaya. Seandainya, pada perda tersebut diatur, bahwa Pemda akan menyertakan modal sebesar 10 M untuk PT. BPR Maju Jaya untuk 4 tahun kedepan secara berturut-turut, masing-masing 4M (TA 2013), 3M (TA 2013), 2M (TA 2013) dan 1M (TA 2013). Maka ditahun anggaran berkenaan akan dimasukkan dalam ranperda APBD TA 2013 dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan sebesar 4M, dan untuk tahun anggaran selanjutnya tinggal memasukkan penyertaan modal pada Perda tentang APBD  sejumlah yang tercantum pada Perda tentang Penyertaan Modal Pada PT. BPR Maju Jaya.

Hal ini sebagaimana diatur pada pasal 71 ayat (8) dan (9) Permendagri 21/2011 bahwa Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Selain terkait penyertaan modal pada APBD yang harus diperhatikan adalah adanya Permendagri 22/2006 tentang PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH. Permendagri ini mengatur diantaranya :kegiatan usaha BPR, bentuk badan hukum dan pendirian, modal dan saham, organ BPR daerah, kewenangan kepala daerah/RUPS, dewan pengawas/dewan komisaris, direksi, pegawai, perencanaan dan pelaporan, tahun buku dan penggunaan laba, pembinaan, kerjasama, pembubaran.

Bagaimana pengaturan BPR di Bank Indonesia (BI)??

BI mengatur BPR pada PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 8/26/PBI/2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT tertanggal 8 November 2006. Selain itu BI  juga mengeluarkan SURAT EDARAN No. 8/ 31 /DPBPR pada tanggal 12 Desember 2006 Perihal : Bank Perkreditan Rakyat Kepada SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI INDONESIA  sebagai ketentuan pelaksanaan mengenai kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat.

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 8/26/PBI/2006 TENTANG BPR mengatur diantaranya tentang: bentuk badan hukum BPR, pendirian BPR, perizinan BPR, kepemilikan dan perubahan modal BPR, anggota direksi & dewan komisaris serta pejabat eksekutif, pembukaan kantor BPR, pemindahan alamat kantor, perubahan nama dan bentuk badan hukum, penutupan kantor, perubahan kegiatan usaha, pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan, sanksi,

Referensi:

  1. PP 58/2005
  2. Permendagri 22/2006
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat
  4. Permendagri 21/2011
  5. Studi Peningkatan  Peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK)  Di Sumatera Barat, kerjasama antara Bank Indonesia dan Center for Banking Research (CBR)-Andalas University

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah serta politik lokal khususnya yang terkait dengan penguatan DPRD.

blog : https://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

 

APA YANG BARU DALAM PERATURAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL??

Mengapa Permendagri 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD terbit?

Pada konsideren menimbang menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, perlu disusun pedoman kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya dalam acara sosialisasi Permendagri 32/2011 yang diselenggarakan Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dinyatakan bahwa yang menjadi latar belakang terbitnya Permendagri tersebut adalah:

  • Belum ada aturan yang jelas dan tegas atas belanja hibah dan bansos di daerah
  • Belum seluruhnya daerah menetapkan perKDH ttg hibah dan bansos.
  • Adanya permasalahan hukum terkait dengan pemberian hibah dan bansos.
  • Hasil kajian & rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Selama ini Hibah dan Bansos terkait dengan uang dan sebagian barang diatur dalam PP 58/2005 dan turunannya, dan PP 6/2006 hanya untuk hibah barang.

Sebelum terbitnya Permendagri 32/2011, biasanya praktek yang terjadi adalah sebagai berikut:

  • Definisi hibah dan bansos belum jelas dan tegas.
  • Dari sisi penganggaran & pelaksanaan belum tegas:  hibah bansos masih dalam dua kondisi.
    • Pertama, penganggaran hibah bansos sudah pasti nama penerima dan besarannya, walaupun terkadang penentuan peruntukkan hibah bansos biasanya masih ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah yang terpisah dengan Perda APBD. Belum menjadi bagian dalam RKA.
    • Kedua, sebagian dana hibah bansos dalam dokumen anggaran masih bersifat gelondongan, biasanya hanya sampai jenis belanja dan tidak sampai rincian dan objek. (belum ditetapkan siapa penerimanya, belum sampai rincian objek). Seiring waktu pelaksanaan APBD, akan ditentukan peruntukkan dan siapa penerimanya. Dan kewenangan ini ada di eksekutif.
  • Adanya kecenderungan politik anggaran yang membesar dalam pemakaian hibah bansos, apalagi menjelang Pemilukada.
  • Masih mudahnya pertanggungjawaban hibah bansos
  • Sulitnya DPRD dalam melaksanakan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan terkait dengan hibah dan bansos.

Dengan terbitnya Permendari 32/2011, telah terjadi perubahan hal yang sangat mendasar. Yaitu :

  1. Semua penerima hibah harus dicantumkan dalam RKA SKPD dan RKA PPKD sampai dengan rincian objek. Artinya dalam menyusun RKA sudah harus dipastikan siapa penerimanya dan berapa besarnya. Yang selanjutnya setelah Ranperda APBD ditetapkan, kepala Daerah akan menetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Daftar Penerima Hibah Bansos.
  2. Tidak dapat lagi menganggarkan hibah bansos baik sebagian maupun keseluruhan dalam bentuk gelondongan (hanya sampai jenis belanja).

Sehingga hibah bansos akan terasa sangat rigid dan kaku. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan yang terjadi secara insidentil (mendadak/tidak terduga)?? Bukankah Pemda tetap harus melaksanakan semua fungsi pelayanan publik?

Misalnya:

  • Telah terjadi pohon tumbang yang menimpa gedung sekolah sehingga ruang belajar tidak bisa digunakan, maka hal ini tidak bisa diambilkan dari hibah dan bansos. Tetapi harus diambilkan dari keadaan darurat atau keperluan mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Permendagri  21/2011.
  • Telah terjadi tanah longsor yang menimpa rumah warga, maka pemda ketika itu tidak dapat melakukan pertolongan kepada warga dengan mengambil dana dari hibah dan bansos, sebab mereka (korban bencana) belum masuk dalam RKA. Tetapi Pemda dapat membantu dengan menggunakan dana keadaan darurat, bahkan menggunakan dana tanggap darurat bencana.
  • jika Kepala Daerah melakukan kunjungan ke rumah sakit, kemudian kepala daerah memberikan uang kepada pasien, maka uang yang diberikan tidak boleh lagi berasal dari hibah dan bansos. Tetapi harus diambilkan dari Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah. Walaupun prakteknya selama ini BPO Kepala Daerah jarang digunakan.

Jika dilihat dari mekanisme penganggaran hibah bansos yang kaku dan rigid, maka untuk daerah yang kemungkinan sering terjadi kejadian yang sifatnya insidentil harus diantisipasi dengan memperbesar Belanja Tidak Terduga (yang nantinya akan digunakan jika terjadi Keadaan Darurat, Keperluan Mendesak dan Tanggap Darurat Bencana) atau mengoptimalkan sumber2 lain yang bisa digunakan untuk memberi/membantu masyarakat, misalnya BPO Kepala Daerah, BPO Pimpinan DPRD. Seperti gambar berikut ini :


Sebenarnya amanah bagi Pemda untuk menyusun peraturan kepala daerah tentang hibah, bansos dan bantuan keuangan sudah ada sejak Permendagri 13/2006 diterbitkan, yaitu Pasal 133 (3), tetapi karena masih banyak Pemda yang belum menetapkan PerKDH tersebut, maka dalam Permendagri 22/2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012 dinyatakan bahwa pemerintah daerah HARUS menyusun sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja HIBAH, belanja BANTUAN SOSIAL serta belanja BANTUAN KEUANGAN ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Artinya, jika Pemda sudah membuat PerKDH tersebut agar disesuaikan dengan Permendagri 32/2011, jika belum menyusun HARUS segera menyusun PerKDH tersebut.

Referensi:

  1. PP 58/2005
  2. PP 24/2005
  3. Permendagri 13/2006
  4. Permendagri 59/2007
  5. Permendagri 21/2011
  6. Permendagri 22/2011
  7. Permendagri 32/2011

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah serta politik lokal khususnya yang terkait dengan penguatan DPRD.

blog : https://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

Pembangunan Ekononomi dan Daya Tarik Investasi di Pemerintah Daerah

Mendengar kata Investasi, yang muncul dibenak kita biasanya adalah investasi yang dilakukan oleh swasta di pemerintah daerah, dan tentu saja dengan segala kesulitan administrasi perijinannya.

Investasi merupakan unsur utama dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang dikehendaki, maka diperlukan suatu jumlah investasi tertentu, yang di biayai oleh tabungan nasional.

Di negara berkembang (termasuk Indonesia) yang pada umumnya tidak( memiliki tabungan nasional yang cukup guna membiayai pembangunan, maka diperlukan pemasukan modal dari luar.

Motif utama pemerintah mengundang masuknya modal asing ke Indonesia adalah, keinginan untuk menggali potensi kekayaan alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki agar bisa memperkuat perekonomian nasional.

Melalui PMA, proses industrialisasi di harapkan bisa berkembang bersama-sama dengan proses alih tehnologi, alih kepemilikan, perluasan kesempatan kerja yang disertai dengan peningkatan keahlian dan ketrampilan.

Salah satu kebijakan ekonomi untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional adalah meningkatkan investasi PMDN dan PMA. Untuk itu, penciptaan iklim usaha yang kondusif diperlukan agar dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya.

Pertanyaannya apakah kehadiran investasi asing, khususnya investasi langsung, umum disebut Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign Direct Investment (FDI) di suatu negara menguntungkan negara tersebut, khususnya dalam hal pembangunan dan pertumbuhan ekonomi? Hal ini tidak perlu dipertanyakan lagi.

Banyak bukti empiris seperti pengalaman-pengalaman di Korea Selatan, Malaysia, Thailand, China, dan Vietnam yang sangat agresif dalam usahanya menarik modal asing serta banyak lagi negara lainnya yang menunjukkan bahwa kehadiran PMA memberi banyak hal positif terhadap perekonomian dari negara tuan rumah.

Pertanyaan selanjutnya, apakah Indonesia masih menarik bagi investor? Atau apa daya tarik Indonesia relatif dibandingkan negara-negara lain untuk menarik investor?

Setelah lebih satu dekade pelaksanaan otonomi daerah, penting untuk melihat bagaimana persepsi pemerintah daerah dan investor tentang investasi di daerah sehingga terjadi persamaan visi, persepsi, arah, dan tujuan kegiatan investasi di daerah antara pemda dan pengusaha.

Pertanyaan diatas, memerlukan kajian dan penelitian yang komprehensif dan mendalam untuk menjawabnya.

Tulisan ini tidak berusaha untuk menjawab pertanyaan diatas, tulisan ini hanya mencoba menyajikan faktor-faktor apa saja yang menjadi daya tarik investasi di pemerintah daerah oleh swasta.

Untuk memudahkan diskusi tentang investasi, harus  dibedakan dengan jelas antara: investasi oleh Pemerintah (Pemerintah Daerah) dan investasi diwilayah administrasi pemerintah daerah.

Kecenderungan terkini terkait investasi adalah:

  1. Menguatnya tekanan internasional agar pemerintah tidak terlibat dalam kegiatan usaha;
  2. Banyak negara yang menjual perusahaan yang dikelolanya;
  3. Banyak Badan Usaha Milik Daerah tidak pernah menghasilkan laba;
  4. Pemerintah diminta mendorong usaha dan investasi swasta dengan berbagai kebijakan, misalnya: menciptakan iklim usaha yang kondusif, perizinan satu atap, menjamin keamanan/kepastian berinvestasi, dll.

Pada dasarnya, investasi untuk:

1. Pemerintah Pusat (dana APBN) dalam melakukan investasi diatur dalam :

  • PP 8/2007 diubah dengan PP 1/2008, dan
  • PMK 181/2008 diubah dgn PMK 44/2011 ttg Pelaksanaan Investasi Pemerintah

2. Pemerintah Daerah (dana APBD) dalam melakukan investasi diatur dalam :

  • PP 8/2007 diubah dengan PP 1/2008, dan
  • Permendagri (masih dalam draft)

3. Swasta dalam negeri / asing yang melakukan investasi diwilayah administrasi pemerintah daerah diatur dalam :

  • UU 25/2005 ttg Penanaman Modal Dalam Negeri
  • PP 45/2008 ttg Pedoman Pemberian Insentif dan Pemeberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
  • Permendagri 24/2006 ttg Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
  • Perpres 77/2007 yang telah direvisi dengan Perpres 111/2007, dan juga telah direvisi menjadi  Perpres 36/2010 ttg Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan bidang usaha yg terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal.

Selain itu, investasi pemerintah berdasarkan kepemilikan juga dapat dibedakan menjadi:

  1. Kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, berdasarkan PP 8/2007 yang telah diubah menjadi PP 1/2008, PP 58/2005 dan Pemanfaatan aset pada PP 6/2006.
  2. Kekayaan daerah yang dipisahkan, melaui pembentukan BUMD/Perusda, yang diatur dalam UU 5/1962 ttg Perusahaan Daerah dan turunannya.

Masalah-masalah utama dalam melakukan bisnis di Indonesia, menurut WEF (2007), The Global Competitiveness Report 2007-2008, Geneva: World Economic Forum sebagaimana dikutip dalam Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing oleh Tulus Tambunan adalah:

  1. Kriminal & pencurian
  2. Etik kerja TK buruk
  3. Pajak terlalu besar
  4. Pemerintah yang tidak stabil
  5. Regulasi uang asing
  6. Korupsi
  7. Inflasi
  8. Keterbatasan tenaga kerja terdidik
  9. Regulasi perpajakan tidak kondusif
  10. Peraturan ketenaga kerjaan yang restriktif
  11. Kebijakan tidak stabil
  12. Akses terbatas untuk pendanaan
  13. Birokrasi tidak efisien
  14. Infrastruktur buruk

Hasil penelitian ADB menunjukkan bahwa tidak berkembangnya investasi di Indonesia karena masih lemahnya perangkat hukum serta kepastian usaha sehingga realisasi investasi masih rendah sekalipun nilai persetujuan cukup tinggi (www.geocities.com).

Selain itu, masalah pungutan liar (pungli), peraturan daerah, perpajakan, tumpang tindihnya peraturan, birokrasi, egosektoral, dan infrastruktur merupakan masalah lain yang harus segera ditangani apabila investor ingin menanamkan modalnya ke suatu daerah. (Umar Hamzah, 2005; Usman Syaikhu, 2002).

Menurut KPPOD dalam Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota Di Indonesia yang diterbitkan tahun 2003, beberapa faktor berikut yang bisa menjadi daya tarik investasi pemerintah daerah:

  1. Kelembagaan :
  • kepastian hukum,
  • keuangan daerah,
  • pelayanan aparatur, dan
  • perda
  1. Sosial politik :
  • sosial politik,
  • keamanan, dan
  • budaya
  1. Ekonomi daerah :
  • potensi ekonomi, dan
  • struktur ekonomi
  1. Tenaga kerja dan produktivitas :
  • biaya tenaga kerja,
  • ketersediaan tenaga kerja, dan
  • produktivitas tenaga kerja
  1. Infrastruktur fisik :
  • ketersediaan infrastruktur, dan
  • kualitas infrastruktur

KELEMBAGAAN

Kelembagaan, mencakup kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal perumusan kebijakan, pelayanan publik, kepastian dan penegakan hukum, serta pembangunan daerah.

KELEMBAGAAN : KEPASTIAN HUKUM

Yang dimaksud dengan kepastian hukum disini adalah adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum di daerah.

Konsistensi peraturan ditunjukkan dengan adanya peraturan yang dapat dijadikan pedoman untuk suatu jangka waktu yang cukup, sehingga tidak terkesan setiap pergantian pejabat selalu diikuti pergantian peraturan yang bisa saling bertentangan.

Sedangkan penegakan hukum dilihat dari kinerja aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan peraturan dan keputusan sesuai dengan peraturan tanpa membedakan subyek hukum.

Termasuk dalam variabel kepastian hukum adalah keberadaan pungutan liar diluar birokrasi yang dapat terjadi baik di jalur distribusi maupun tempat produksi.

Selain itu hubungan antara eksekutif dan legislatif. Bilamana hubungan kedua unsur pemerintahan itu terjalin baik maka akan kondusif bagi kepastian hukum dalam pengertian luas (dalam praktik dunia usaha, aturan formal bisa terabaikan ketika terjadi perselisihan antar kedua unsur pemerintahan tersebut yang berimbas ke dunia usaha).

KELEMBAGAAN : KEUANGAN DAERAH

Yang dimaksud Keuangan Daerah adalah kebijakan, strategi, dan teknik yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam upaya untuk memperoleh dana, serta pembelanjaan atau pengalokasian dana-dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fungsi atau tugas pemerintahan yang diemban oleh pemda (pelayanan, pembangunan, dan lain-lain).

Kebijakan pemerintah daerah dalam menggali dana dan mengelola dana yang telah mereka peroleh untuk peningkatan perekonomian daerahnya tersebut tertuang dalam Perda APBD.

Dalam pengelolaan keuangan daerah ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu struktur pungutan, dan komitment pemda dalam pembangunan.

Struktur pungutan digunakan untuk melihat upaya pemerintah daerah dalam memperoleh dana yang berasal dari pungutan yang dilakukan kepada masyarakat, seperti melalui pajak dan retribusi daerah serta pungutan lainnya.

Asumsinya rasio retribusi yang lebih kecil dari pajak akan mendukung dunia usaha, karena pada umumnya struktur pungutan dalam pajak relatif lebih jelas dibanding pungutan dalam retribusi.

Sementara struktur pembelanjaan APBD digunakan untuk melihat komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik.

Rasio anggaran pembangunan terhadap pengeluaran daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan yang merupakan indikasi komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha, dan mendorong perekonomian daerah.

KELEMBAGAAN : APARATUR DAN PELAYANAN

Aparatur di sini adalah orang/pejabat atau pegawai pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi administrasi pemerintah daerah, yaitu menyediakan pelayanan publik, infrastruktur fisik, serta merumuskan peraturan berupa aturan main dari aktivitas dunia usaha dan investasi.

Indikator aparatur pemda dalam pemeringkatan ini adalah penggunaan wewenang aparat pemda dalam menjalankan peraturan. Sedangkan dari sisi pelayanan yang diberikan aparatur pemda dilihat kejelasan rantai birokrasi dalam hal pengurusan perizinan dan hal-­hal lain terkait dengan dunia usaha serta perilaku aparat pemda dalam melakukan pelayanan.

KELEMBAGAAN : KEBIJAKAN DAERAH / PERATURAN DAERAH

Pada prinsipnya peraturan/kebijakan daerah adalah kerangka acuan / aturan main secara formal yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mengatur aktivitas dunia usaha dan investasi.

Kebijakan Daerah dapat berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah (SK Bupati/Walikota) yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah, prosedur pelayanan kepada masyarakat perizinan, dan lain-lain.

Perda yang mengatur mengenai prosedur pelayanan terhadap dunia usaha/investasi yang menarik para investor antara lain yang memberikan kemudahan dalam birokrasi pelayanan usaha, konsistensi kebijakan, harmonisasi antar produk hukum, tidak adanya hambatan-hambatan birokrasi dan sebagainya.

Peraturan yang memuat pungutan yang baik semestinya tidak hanya sekedar ditujukan untuk peningkatan PAD tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi, filosofi pungutan dan dampak terhadap perekonomian berkelanjutan.

Pelanggaran atas prinsip-prinsip tersebut merupakan distrorsi bagi kegiatan usaha dan investasi.

Distorsi dari pungutan tersebut bisa terjadi pada harga komoditas, hambatan lalu lintas perdagangan antar daerah, biaya produksi, ekonomi biaya tinggi akibat pungutan berganda atau yang melampaui kewajaran, dan sebagainya.

SOSIAL POLITIK

Yang dimaksud dengan kondisi sosial politik daerah adalah berbagai dampak atau akibat dari hubungan timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, antara segi hukum dan segi kehidupan agama, segi kehidupan politik dan keamanan dan sebagainya.

SOSIAL POLITIK : KEAMANAN

Adalah situasi keamanan di daerah yang mempengaruhi kegiatan usaha/investasi, yang dapat mendukung atau menghambat aktivitas usaha/investasi dan jaminan keselamatan jiwa maupun harta.

Kondisi keamanan dapat diukur dari rasa aman dan tingkat gangguan keamanan terhadap dunia usaha maupun terhadap lingkungan masyarakat tempat usaha, serta kecepatan aparat dalam menanggulangi gangguan keamanan.

SOSIAL POLITIK : SOSIAL POLITIK

Kondisi sosial politik adalah keadaan di daerah yang merupakan hasil relasi antar pranata­-pranata dalam satu sistem sosial di daerah, baik antar pranata politik dan pemerintahan, antar pranata sosial di masyarakat, maupun antar pranata formal dalam pemerintahan maupun antara elemen-elemen masyarakat.

Beberapa aspek yang membentuk kondisi sosial politik daerah diantaranya adalah: keterbukaan birokrasi terhadap partisipasi dunia usaha dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingannya, konflik sosial antar kelompok masyarakat, stabilitas politik, dan kegiatan unjuk rasa.

SOSIAL POLITIK : BUDAYA MASYARAKAT

Budaya merupakan seperangkat ide atau gagasan yang dimiliki oleh sekelompok orang dalam wilayah tertentu, yang mendasari atau mengilhami perilaku atau tindakan orang, baik secara individu maupun kolektif dari anggota kelompok tersebut.

Yang diperlukan oleh investor yang akan masuk ke suatu daerah adalah nilai-nilai budaya masyarakat yang terbuka terhadap masuknya dunia usaha, adanya kondisi dimana masyarakat tidak antipati terhadap suatu investasi usaha.

Selain keterbukaan, perilaku nondiskriminatif dari masyarakat setempat dengan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa membedakan asal usul, ras, agama, gender dalam kegiatan di setiap sektor.

Etos kerja masyarakat, dalam pengertian kemauan kerja keras, persaingan untuk berprestasi, jujur dan mau/mudah untuk dibina; juga menjadi pertimbangan investor untuk membuka usaha di suatu daerah.

Bila masyarakat setempat mempunyai etos kerja yang baik maka akan memudahkan investor dalam rekrutmen pekerja tanpa harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah tersebut.

Hal lain yang juga dipertimbangkan oleh investor adalah adat istiadat, khususnya adat istiadat masyarakat setempat yang tidak mengganggu produktivitas usaha.

EKONOMI DAERAH

Merupakan ukuran kinerja sistem ekonomi daerah secara makro. Perekonomian daerah mencakup beberapa hal, antara lain variabel utama makro ekonomi (seperti total output / PDRB, tingkat harga, dan kesempatan kerja) yang membentuk struktur ekonomi daerah. Perekonomian daerah digunakan untuk mengukur daya dukung potensi ekonomi, (ketersediaan sumber daya alam, dan lain-lain), serta struktur ekonomi terhadap kegiatan usaha / investasi.

EKONOMI DAERAH : POTENSI EKONOMI

Potensi ekonomi daerah : mencakup potensi fisik dan non fisik suatu daerah/wilayah seperti penduduk/manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya sosial.

Faktor penduduk yaitu kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dilihat dari PDRB perkapita. PDRB perkapita merupakan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk di suatu daerah.

Kedua, potensi ekonomi dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, yaitu rata-rata pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga konstan dari suatu periode/tahun terhadap periode/tahun sebelumnya.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai identifikasi potensi ekonomi yang menggambarkan kemampuan masyarakat setempat dalam cakupan yang luas. non-discriminative community

EKONOMI DAERAH :  STRUKTUR EKONOMI

Nilai tambah bruto seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu daerah, digunakan untuk melihat struktur ekonomi daerah yang bersangkutan.

Basis struktur perekonomian terlihat dari kontribusi sektor-sektor ekonomi tertentu terhadap nilai bruto seluruh sektor yang ada di daerah tersebut (nilai tambah sektoral).

Berdasarkan kontribusi sektoral tersebut dapat dilihat apakah struktur ekonomi daerah yang bersangkutan berbasis sumber daya alam (primer), sudah terbiasa dalam kegiatan ekonomi produktif dan industrialisasi (sekunder), dan pada perdagangan, jasa, dan perbankan (tersier).

Indikator-indikator struktur ekonomi tersebut penting bagi investor untuk mengetahui kegiatan ekonomi yang telah berkembang di daerah yang bersangkutan.

TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam pembentukan nilai tambah suatu kegiatan ekonomi. Selain itu pekerja yang merupakan sumber daya manusia adalah komponen utama dari pembangunan karena pelaku utama pembangunan adalah manusia.

Untuk melihat gambaran tentang berapa besar nilai tambah suatu kegiatan ekonomi yang diberikan oleh setiap pekerja pada suatu kegiatan ekonomi dapat dilihat dengan menghitung produktivitas tenaga kerja.

TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS : KETERSEDIAAN TENAGA KERJA

Untuk kegiatan investasi/usaha diperlukan adanya tenaga kerja yang cukup tersedia, baik yang belum berpengalaman maupun yang sudah berpengalaman. Tenaga kerja tersebut dapat diperoleh dari daerah yang bersangkutan atau dengan mendatangkan dari daerah lain.

Ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh sebuah kegiatan usaha dilihat dari rasio jumlah penduduk usia produktif; rasio pencari kerja terhadap angkatan kerja; maupun tenaga kerja dengan basis pendidikan minimal SLTP yang sudah memiliki pengelaman kerja.

TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS :  BIAYA TENAGA KERJA

Yaitu tingkat kompensasi untuk pekerja secara keseluruhan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha, yang biasanya merupakan upah atau gaji untuk pekerjanya. Pedoman normatif pengupahan yang ditetapkan pemerintah UMP/ UMK menjadi faktor penting bagi pengusaha dalam mengkalkulasi bisnisnya.

Selain panduan normatif yang ada, investor juga membutuhkan ‘pasar’ upah yang berlaku di daerah yang bersangkutan berupa upah yang sebenarnya diterima oleh para pekerja yang mungkin bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari UMP/UMK; asumsinya semakin kecil upah menjadi semakin menarik bagi investor.

TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS :  PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan faktor ekonomi. Secara makro hanya dapat diperoleh produktivitas rata-rata pada sektor-sektor ekonomi agregatif, bukan besarnya produksi barang dan jasa tetapi besarnya pertumbuhan ekonomi (PDRB).

Produktivitas diukur berdasarkan besarnya PDRB di sektor tertentu dibagi dengan jumlah pekerja di sektor tersebut. Metode ini banyak kelemahan dan kurang akurat, namun demikian cara pengukuran seperti ini masih memadai untuk menunjukkan kecenderungan produktivitas kesempatan kerja.

INFRASTRUKTUR FISIK

Yang dimaksud dengan infrastruktur fisik adalah berbagai instalasi dan kemudahan dasar (terutama sistem transportasi, komunikasi, dan listrik), yang diperlukan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas perdagangan dan kelancaran pergerakan orang, barang, dan jasa dari satu daerah ke daerah lain atau ke negara lain dalam suatu kegiatan usaha.

INFRASTRUKTUR FISIK : KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR FISIK

Untuk kelancaran kegiatan usaha perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur fisik seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan laut dan udara, sarana komunikasi (telpon), dan sumber energi (listrik).

INFRASTRUKTUR FISIK : KUALITAS DAN AKSES TERHADAP INFRASTRUKTUR FISIK

Infrastruktur fisik yang tersedia belum tentu menjamin kelancaran kegiatan usaha. Untuk itu infrastruktur yang tersedia juga harus berada dalam kondisi baik. Kualitas infrastuktur selain memperlihatkan kondisi fisiknya yang siap dan layak untuk digunakan, juga ditunjukkan dengan kemudahan akses terhadap infrastruktur yang ada.

Pertanyaan selanjutnya, dapatkah para pengambil kebijakan di Pemerintah Daerah memperbaiki faktor-faktor yang mendorong daya tarik investasi diatas dan memiliki komitment serta mewujudkan langkah kongkrit dalam pembangunan ekonomi daerah.

referensi:

–       Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota Di Indonesia, 2003, KPPOD

–       Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing, Tulus Tambunan, Pusat Studi Industri dan UKM, Universitas Trisakti

–       Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Dalam Era Otoda, Umar Hamzah, 2005. http://www.pegasus.or.id

–       Otonomi Daerah dan Iklim Usaha: Kasus Tiga Kabupaten Di Jawa Barat, Usman Syaikhu, 2002, www.smeru.com

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan barang milik daerah/aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta yang terkait dengan hak dan kewajiban DPRD.

blog : https://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

Kebingungan Mr. SAE sebagai KDH

Sebagai Gubernur, Mr. SAE mengalami kerisauan.  Pertama, APBDnya mengalami keterlambatan; kedua, implikasi dari keterlambatan APBD itu sendiri. Kerisauan yang kedua itu karena adanya beberapa permasalahan yang diajukan Kepala DPPKAD, diantaranya, bolehkah:

  1. Pegawai/PNS Pemprov melakukan perjalanan dinas? Kalau tidak boleh bagaimana jika Pegawai Provinsi akan melakukan perjalanan dinas dalam rangka evaluasi APBD oleh Menteri Dalam Negeri? Sebab saat evaluasi akan memerlukan beberapa pegawai yang memiliki kompetensi dalam menjelaskan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Keuangan Daerah.
  2. Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mendampingi evaluasi APBD?
  3. PNS dan Pimpinan serta Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti undangan kegiatan Kementerian dan Lembaga?
  4. Dan masih banyak lagi contoh belanja yang harus dikeluarkan ketika APBD terlambat ditetapkan.

Apalagi, Kepala DPPKAD membawa 2 Peraturan yang tebal, dan memperlihat Pasal 104-107 Permendagri 13/2006 dan Pasal 104-107A Permendagri 59/2007. Yang berbunyi :

PERMENDAGRI 13/2006 PERMENDAGRI 59/2007
  Pasal 104

  1. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta
    lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober
    tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan
    persetujuan bersama.
  2. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan
    peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum
    tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
  3. Atas dasar persetujuan bersama setegaimana dimaksud pada ayat (2), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
    APBD.
  4. Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    disertai dengan nota keuangan.
  5. Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpfnan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
  6. Format susunan nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum
    dalam Lampiran A.XVII peraturan menteri ini.

Pasal 105

  1. Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk
    mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat
    (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing daerah.
  2. Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada KUA, serta PPA yang
    telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
  3. Dalam hal DPRD memeriukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan
    program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD berkenaan kepada
    kepala daerah.
  4. Format persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
    dalam Lampiran A.XVIII peraturan menteri ini.

Pasal 106

  1. Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasai 104 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan   peraturan   daerah   tentang   APBD,   kepala   daerah   melaksanakan
    pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya
    untuk membiayai keperluan setiap bulan.
  2. Pengeluaran   setinggi-tingginya   untuk   keperluan   setiap   bulan   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan
    belanja yang bersifat wajib
    .
  3. Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan
    dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja
    barang dan jasa.
  4. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan
    kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
26. Ketentuan Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:Pasal 104

  1. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober  tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
  2. Dihapus.
  3. Dihapus.
  4. Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
  5. Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
  6. Format susunan nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran A.XVII peraturan menteri ini.

27. Ketentuan Pasal 105 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus dan menambah 5 (lima) ayat baru yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d) dan ayat (3e), sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

  1. Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing daerah.
  2. Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
  3. Dihapus.

(3a)    Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.

(3b)    Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.

(3c)    Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

(3d)    Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

(3e)    Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

4. Format persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.XVIII peraturan menteri ini.

28. Diantara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 105A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105A

  1. Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.
  2. Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

29. Diantara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 107A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107A

Kepala daerah dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) setelah  peraturan kepala daerah tentang APBD tahun berkenaan ditetapkan.

30. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 106 ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah.

Mr. SAE semakin bingung setelah membacanya, semakin diulang semakin bingung, khususnya pada Pasal 106 Permendagri 13/2006 Apabila DPRD sampai batas waktu tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah (belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib); sedangkan Pasal 105A Permendagri 59/2007 apabila penetapan APBD mengalami keterlambatan (belanja bersifat tetap seperti …..).

Mr. SAE berpikir, Pemda nya hanya mengalami keterlambatan penetapan APBD, jadi apa benar kalau berpedoman pada Pasal 105A? Kalau benar, bagaimana teknis pelaksanaan hingga pertanggungngannya? Dan apa makna kata “seperti”  pada “belanja bersifat tetap seperti…..” apakah boleh dibuka/ditambah dengan yang lainnya?

Mr. SAE juga berpikir, bagaimana dengan pertanyaan kepala DPPKAD?, bolehkan hal tersebut dilaksankan? kalau boleh apa dasar hukumnya? Kalau tidak boleh, bagaimana dengan kegiatan seperti point 1 (evaluasi)?

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan barang milik daerah/aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta yang terkait dengan hak dan kewajiban DPRD.

blog : https://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

DAK PENDIDIKAN

 

Begitu mendengar kalimat Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan, sebagian dari kita pasti sudah membayangkan bahwa dana dan juknis DAK Pedidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah  selalu terlambat. Hal ini  tidak selalu salah, tetapi, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan DAK Pendidikan?

Dimana diatur tentang Dana Alokasi Khusus? Terutama DAK Pendidikan ?

  1. UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
  2. PP 55/2005 tentang Dana Perimbangan.

Saat ini kedua regulasi diatas sebagai sumber utama pengaturan DAK. Berdasarkan dari amanah kedua regulasi tersebut,  terbit peraturan pelaksanaan setiap tahun.

Pasal 1 huruf 23 UU 33/2004 menyatakan Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Pertanyaan dari pasal 1 huruf 23 UU 33/2004 tersebut adalah:

  1. berapa besar dana DAK dialokasikan dalam APBN? Bagaimana mekanisme penentuannya?
  2. “Yang dialokasikan kepada daerah”. Daerah mana saja yang mendapat DAK? Siapa yang menentukan daerah tersebut mendapatkan DAK? Apa kriterianya agar mendapatkan DAK?
  3. “Kegiatan khusus merupakan urusan daerah”. Apa yang dimaksud kegiatan khusus? Dimana diatur tentang kegiatan khusus?
  4. “Prioritas Nasional”. Apa yang dimaksud prioritas nasional? Dimana diatur tentang prioritas nasional? Bagaimana mengkaitkan prioritas nasional dengan urusan daerah? Dan kapan?

Untuk memudahkan memahami tentang DAK ada baiknya kita lihat, bagaimana sistem transfer (dana) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dalam UU 33/2004 menyatakan Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas :

(1) Dana Bagi Hasil (DBH),

(2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan

(3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

 

 

Gambar

Pola Hubungan Keuangan Pusat – Daerah

Selain ketiga jenis transfer tersebut karena perintah undang-undang masih terdapat jenis transfer lainnya : dana otsus dan dana penyesuaian.

Sekilas tentang transfer diatas, masih adakah mekanisme transfer selain hal tersebut diatas? Apakah Dana Ad Hoc juga termasuk transfer?

Kembali ke DAK,

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional dan yang menjadi urusan daerah berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Jadi setiap tahun dalam UU APBN akan ditentukan berapa alokasi untuk DAK.

Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah. Menteri Teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

Setelah menerima usulan kegiatan khusus, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: Penentuan Daerah tertentu yang menerima DAK dan Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis.

Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan selanjutnya menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis penggunaan DAK yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagaimana kalau PMK tentang Alokasi  dan Juknis dari menteri teknis terlambat?

 

DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan (transfer)  dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi (besaran pagu) dan penggunaan DAK di dalam APBD.

Apa maknanya kalau DAK menjadi bagian APBD?

 

Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk teknis Penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Kewajiban penyediaan Dana Pendamping menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang merupakan kewenangan daerah.

Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. Kegiatan fisik dimaksud adalah kegiatan diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis.

Daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan Dana Pendamping. Yang dimaksud daerah dengan kemampuan keuangan tertentu adalah daerah yang selisih antara penerimaan umum APBD dan Belanja Pegawainya sama dengan 0 (nol) atau negatif.

Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada: Menteri Keuangan, Menteri Teknis dan Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Penyaluran DAK dapat ditunda apabila Daerah tidak menyampaikan laporan. Menteri teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pernbangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan program dan kegiatan, penyaluran, dan pelaporan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Kegiatan dan urusan yang didanai dari DAK saat ini adalah :

  1. DAK Pendidikan, yang diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukkan bagi SD, baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  2. DAK Kesehatan, yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, dan jaringannya termasuk poskesdes, dan rumah sakit provinsi/kabupaten/kota untuk pelayanan kesehatan rujukan, serta penyediaan sarana/prasarana penunjang pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.
  3. DAK Keluarga Berencana, yang diarahkan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan Program KB, sarana dan prasarana pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)/ advokasi Program KB; sarana dan prasarana pelayanan di klinik KB; dan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
  4. DAK Infrastruktur Jalan dan Jembatan, yang diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional.
  5. DAK Infrastruktur Irigasi, yang diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten/ kota dan provinsi khususnya di daerah lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan.
  6. DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi, yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
  7. DAK Pertanian, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani, dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional.
  8. DAK Kelautan dan Perikanan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

 

DAK PENDIDIKAN

Dari uraian diatas, dapat ditegaskan kembali bahwa alokasi DAK Pendidikan Kabupaten/Kota merupakan bagian dari DAK Pendidikan secara Nasional, DAK Pendidikan secara Nasional bagian dari DAK keseluruhan, DAK keseluruhan merupakan bagian dari Dana Perimbangan/tranfer Pemerintah Pusat ke Daerah.

Regulasi yang mengatur khusus tentang DAK Pendidikan adalah :

  1. UU APBN yang ditetapkan tiap tahun mengalokasikan DAK Pendidikan secara Nasional
  2. Peraturan Menteri Keuangan yang ditetapkan tiap tahun, mengalokasikan DAK Pendidikan perDaerah.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tiap tahun tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. Biasanya ada dua petunjuk teknis : untuk tingkat SD dan SMP.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.

 

Misalnya, regulasi DAK Pendidikan untuk tahun anggaran 2010 yaitu :

  1. UU 2/2010 tentang Perubahan UU 47/2009 tentang APBN TA 2010
  2. Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan Penyaluran DAK Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
  3. Permendiknas 18/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk SD/SDLB
  4. Permendiknas 19/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah dan telah direvisi dengan Permendagri 59/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 20/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.

Dari regulasi diatas, hal yang menarik adalah, bahwa sejak DAK Pendidikan ada hingga TA. 2008 penganggaran DAK Pendidikan selalu ada dalam APBD. Dalam bentuk program dan kegiatan di SKPD/Dinas Pendidikan.

Tetapi sejak keluarnya Permendagri 20/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK Di Daerah khususnya Pasal 33, DAK Pendidikan dianggarkan dalam bentuk Hibah ke SKPD/Dinas Pendidikan.

Mengapa dalam bentuk hibah? Karena Permendagri 20/2009 merujuk kepada Pasal 48 UU 20/2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan “Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini tidak sejalan dengan spirit yang ada pada PP 58/2005.

Karena terjadi permasalahan dalam paparan implementasi dan amanah dari Pasal 18(5b) UU 2/2010 tentang Perubahan UU 47/2009 tentang APBN dan tidak sesuai dengan PP 58/2005, Permendagri 20/2009 direvisi menjadi Permendagri 59/2010.

Dimana pada Pasal 33 diubah sehingga menjadi :

  1. Pengelolaan Keuangan DAK Bidang Pendidikan TA 2010 yang dianggarkan melalui mekanisme belanja hibah/transfer sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 :
    • PPKD yang belum menyalurkan dana ke masing-masing rekening sekolah dilakukan pergeseran anggaran dari belanja hibah/transfer di PPKD ke belanja langsung per kegiatan di SKPD/Dinas Pendidikan; dan
    • PPKD yang sudah menyalurkan dana ke masing-masing rekening sekolah tetap melaksanakan sampai dengan tahun anggaran 2010 berakhir.
  2. Pengelolaan Keuangan DAK Bidang Pendidikan TA 2011 dan seterusnya dianggarkan melalui mekanisme belanja langsung per kegiatan di SKPD/Dinas Pendidikan dan mengikuti mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Sisa DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang belum disalurkan pemerintah ke daerah akan disalurkan paling lambat tanggal 28 Desember 2010 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Dalam hal terdapat sisa DAK Bidang Pendidikan pada kas daerah saat tahun anggaran 2010 berakhir, maka sisa DAK tahun anggaran 2010 digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Bidang Pendidikan pada Tahun Anggaran 2011.
  5. Pelaksanaan sisa DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 yang dilaksanakan tahun  anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada petunjuk teknis DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
  6. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Gambar : Perbedaan Permendagri 20/2009 dan Permendagri 59/2010

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan barang milik daerah/aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta yang terkait dengan hak dan kewajiban DPRD.

blog : https://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

PEMDA, DESA dan APBD (2)

  1. BELANJA BAGI HASIL digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Pasal 46 Permendagri 13/206). Lampiran A.8.a Permendagri 59/2007 secara eksplisit memberikan tempat untuk BBH kepada Pemerintahan Desa : BBH Pajak Daerah dan BBH Retribusi Daerah.
  2. Apakah dalam implementasi sudah ada Pemda yang melaksanakan BBH Pajak Daerah dan BBH Retribusi Daerah?
  3. Berikut struktur Pendapatan APBD yang didalamnya terdapat hak desa.
  4. BELANJA BANTUAN KEUANGAN (BBK)  digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
  5. BBK yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
  6. BBK yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
  7. Pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. (Pasal 46 Permendagri 13/206)
  8. Bantuan keuangan disalurkan langsung ke kas daerah/kas desa dan penggunaannya di anggarkan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah (SE MDN No.900/2677/SJ tanggal 7 Nopember 2007)
  9. Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar berpedoman pada PP 72/2005 tentang Desa. Selain PP tersebut Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan SE Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/KotaKepada Pemerintah Desa dan SE Menteri Dalam Negeri No. 140/286/SJ tanggal 17 Pebruari perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
  10. Pemerintah kabupaten/kota diminta untuk dapat mengalokasikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka menunjang fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa untuk percepatan/akselerasi pembangunan desa. (Permendagri 25/09).
  11. Hasil penerimaan pajak Kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi Desa di wilayah Daerah Kabupaten yang bersangkutan. Bagian Desa  tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Desa. Penggunaan bagian Desa tersebut ditetapkan sepenuhnya oleh Desa yang bersangkutan. (Pasal 78 PP 65/2001 tentang Pajak Daerah).
  12. Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu Daerah Kabupaten sebagian diperuntukkan kepada Desa. Bagian Desa  tersebut ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan  memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan layanan tersebut. Penggunaan bagian Desa ditetapkan sepenuhnya oleh Desa. (Pasal 15  PP 66/2001).
  13.  Hibah. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak  mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam melaksanakan Hibah agar mempedomani SE MDN No.900/2677/SJ tanggal 7 Nopember 2007 perihal Hibah dan Bantuan Keuangan.
  14. Perlu ditegaskan, bahwa Belanja Tidak Langsung BBH, BBK dan Hibah dari Pemerintah Daerah ke Desa dilaksanakan melalui transfer, artinya uang di transfer dari BUD ke Bendahara Desa, TIDAK diberikan secara langsung/tunai.
  15. Selain ketiga relasi tersebut diatas (Hibah –> Hibah, BBH –> Bagi Hasil Pajak Kab/Kota & BBH –> Bagian Retribusi Kab/Kota, BBK –> Bantuan Keuangan), Pemerintah daerah juga masih dapat  menyediakan anggaran di SKPKD dan SKPD yang memiliki kegiatan di desa. Misalnya kegiatan SKPKD, yaitu :
  16. Juga, kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, yaitu :
  17. Terkait dengan urusan wajib  Pemda dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hal ini dilaksanakan oleh Kantor/Bagian Pemerintahan Desa, contoh program/kegiatan terdapat pada Lampiran A.VII Permendagri 13/06. Contohnya Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, Program peningkatan peran perempuan di perdesaan. Setiap program bisa memiliki banyak kegiatan.
  18. Dalam implementasinya, program/kegiatan tersebut dituangkan dalam RKA-SKPD (sebelumnya sudah ditetapkan dalam KUA dan PPAS). Karena kegiatan ini ada di SKPKD dan SKPD, maka semua pengelolaan ada di Pemda (Perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban ada di Pemda, tidak di Desa).

(oleh : Riris Prasetyo, 0811 184 172, https://asetdaerah.wordpress.com)

Referensi:

  1. UU 32/04
  2. PP 65/01
  3. PP 66/01
  4. PP 58/05
  5. Permendagri 13/06
  6. Permendagri 59/07
  7. SE MDN No.900/2677/SJ tanggal 7 Nopember 2007 perihal Hibah dan Bantuan Keuangan
  8. Sutoro, 2008, Masa lalu, masa kini dan masa depan Otonomi Desa, IRE.