Disclaimer

  1. Blog ini sekedar pikiran-pikiran lepas, terkait aset daerah, keuangan daerah dan DPRD. Dengan harapan bisa berbagi pengetahuan dan mempermudah dalam memahami regulasi serta  implementasi dilapangan.

  2. Jika ada interprestasi yang berbeda antara tulisan diblog ini dengan pasal-pasal dalam peraturan  dan guna menghindari implikasi hukum dari suatu pengambilan keputusan harap merujuk  ke regulasi yang terkait yang diterbitkan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaran Negara, Lembaran Daerah  atau instansi pemerintah/pemerintah daerah.

  3. Informasi dalam blog ini masih memerlukan konfirmasi ulang, bahkan penelitian lebih lanjut, walaupun kami sudah berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik.

  4. Informasi dan pendapat dalam tulisan blog tidak menggambarkan opini tempat kami bekerja (Kementerian Dalam Negeri), organisasi, atau kelompok tertentu. Informasi dan pendapat dalam tulisan blog ini hanya media diskusi dan sharing data & informasi.

  5. Karena nomenklatur “Aset Daerah” dan “Barang Milik Daerah” dua-duanya masih sering dipergunakan di pemerintah daerah, meskipun setelah keluarnya UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah nomenklatur “aset daerah” tidak pernah disebutkan tetapi dalam blog ini nomenklatur “aset” dan “barang” akan sering digunakan dan kurang lebih memiliki arti sama.

  6. Tulisan-tulisan ini  silahkan ditulis kembali, dikutip ataupun disebarluaskan tapi dengan tetap menyebutkan sumbernya https://asetdaerah.wordpress.com

  7. Segala komentar, saran dan kritik  akan kami terima sebagai bahan perbaikan selanjutnya, dan semoga bisa bermanfaat dan selalu bisa berbagi pengetahuan dan data. Dan dengan senang hati apabila komentar, saran dan kritik disertai dengan identitas yang jelas.

  8. MARI JADIKAN NEGERI NUSANTARA INI LEBIH BAIK…..

 

 

 

%d bloggers like this: