Pinjam Pakai, Kenapa “sering” kendaraan dinas untuk Pejabat Muspida??

 

Pasal 1 angka 10  PP 6/2006 menyatakan :

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.

 

Pasal 23 PP 6/2006 menyatakan :

(1)  Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.

(2)  Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang.

(3)  Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

a.  pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b.  jenis, Iuas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;

c.  tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;

d.  persyaratan lain yang dianggap perlu.

 

Pada PP 6/2006 untuk pinjam pakai hanya menegaskan “penyerahan penggunaan barang”, tertapi maksud penggunaan barang tidak dijelaskan lebih lanjut terkait pinjam pakai, yang ada “penggunaan” pada saat barang milik daerah digunakan oleh SKPD, yakni pada pasal 15 : Barang milik daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya kita lihat pada Pasal 35 (1) Permendagri 17/2007 : Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Penjelasan Permendagri 17/2007 menyatakan: “Pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD…”

Dalam praktek barang milik daerah yang biasanya dipinjam pakaikan adalah tanah dan/atau bangunan dan kendaraan dinas. Yang menarik dari pinjam pakai terhadap kendaraan dinas adalah “kendaraan dinas yang dipinjampakaikan biasanya masih baru, dan kendaraan dinas yang peruntukkan yang cenderung ke pejabatnya”. Misal :

  1. Kapolres dan Kajari Pangkalpinang dipinjamkan mobil Nissan X-Trail tipe ST 2,5 CVT. (Sumber Bangkapos.com – Senin, 14 Mei 2012).
  2. Kota Yogya berencana meminjamkan mobil Nissan X Trail ke Muspida (sumber: http://www.radarjogja.co.id, 18 Februari 2012)

Yang menarik untuk diperhatikan adalah, apakah kendaraan dinas yang dipinjampakaikan benar-benar untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah?? Jika Nissan X Trail yang dipinjampakaikan kepada muspida, apakah benar-benar Nissan X Trail untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah?? Bisa jadi betul, sebab pimpinan muspida juga memerlukan kendaraan dinas untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tetapi bandingkan jika, Nissan X Trail yang senilai 300 juta tadi dibelikan kendaraan roda dua (bisa dapat 15 kendaraan). Kira-kira lebih terasa mana bagi masyarakat ketika Pemda melakukan pinjam pakai 1 (satu) Nissan X Trail (senilai 300 juta) dibanding 15 kendaraan bermotor (senilai 300 juta)??

Bapak/Ibu sebagai masyarakat silahkan menilai sendiri, mana yang sesuai untuk dilakukan pinjam pakai kendaraan dinas ke muspida.

 

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah serta politik lokal khususnya yang terkait dengan penguatan DPRD.

blog : https://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

 

Advertisements

Apalah arti suatu nama “pengelola”?

Apalah arti sebuah nama? Kira-kira begitulah kata si Shakespeare. Kalau mawar tetaplah wangi walo tidak disebut mawar. Shakespeare tidak mengira bahwa pada akhirnya, nama itu cukup penting

Di Ausralia, nama sangat penting bagi para pencari pekerja karena nama bisa mempengaruhi peluang mendapatkan kerjaan bagi seseorang. Hal itu terungkap dalam hasil studi yang yang dilakukan oleh para akademisi di Australian National University.

Untuk di Indonesia, era sekarang nama menjadi sangat penting ketika ada Pemilihan Umum, misal: pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan wakil rakyat. Biasanya nama-nama yang sudah didengar dan familiar oleh masyarakat yang terpilih.

Bagaimana dengan penamaan “pengelola” untuk menunjukkan sekretaris daerah dalam tanggungjawab tertentu di bidang pengelolaan barang milik daerah pada PP 6/2006 dan Permendagri 17/2007? Apakah tidak membingungkan dengan kata  “pengelola” untuk menunjukkan suatu kelompok orang (jamak) dalam proses menejemen?

Misal :

  1. siapa saja pengelola keuangan daerah? Misal: kepala daerah selaku PKPKD, sekda selaku koordinator, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, PPK SKPD, PPTK.
  2. Siapa saja pengelola barang milik daerah? Misal: kepala daerah selaku PKPBMD, sekda selaku pengelola, Kepala SKPD selaku Pengguna Barang, Pengurus Barang, Penyimpan Barang.

Jika diperhatikan dua contoh diatas, apa tidak sebaiknya nomenklatur “pengelola” untuk sekda diganti saja?? Paling tidak akan membantu mempermudah dalam pengelolaan keuangan daerah.

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah serta politik lokal khususnya yang terkait dengan penguatan DPRD.

blog : https://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

Memaknai “kepentingan umum” dalam persetujuan pemindahtangan tanah dan/atau bangunan oleh DPRD

Apa jadinya, jika jangkauan kewenangan dalam regulasi yang tadinya luas, kemudian menjadi sangat berkurang karena adanya “kecuali/tidak termasuk”, bisa jadi yang memiliki kewenangan tersebut akan kecewa? Hal tersebut mungkin yang dirasakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD  terkait persetujuan oleh DPRD pada Pemindahtanganan BMD untuk tanah dan bangunan.

Bagaimana hal tersbut bisa terjadi??

UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 45 menyatakan : Barang milik daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah TIDAK dapat dipindahtangankan; dan Pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DPRD. Selanjutnya, penjelasan Pasal  45 tersebut dinyatakan “Cukup jelas”.

 

Pasal 47 pada UU yang sama menyatakan: Persetujuan DPRD  (Pasal 45) dilakukan untuk:

1.    pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan, tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:

a.     sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b.     harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;

c.    diperuntukkan bagi pegawai negeri

d.    diperuntukkan bagi kepentingan umum;

e.    dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

2.    Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.

 

Penjelasan Pasal 47 tersebut juga “cukup jelas”

Pembahasan selanjutnya adalah, bagaimana kita memaknai maksud dari point 1 huruf d diatas, bahwa “diperuntukkan bagi kepentingan umum”.

Pada PP 6/2006 yang telah direvisi menjadi PP 38/2008 terkait pada batang tubuh pada ayat tersebut tidak berbeda sama sekali, hanya pada penjelasan pasal yang sangat berbeda. Jika di UU 1/2004 penjelasan pasal tersebut “cukup jelas” tetapi tidak pada Penjelasan Pasal 46 ayat(3) huruf d PP 38/2008.

 

Penjelasan Pasal 46 ayat(3) huruf d PP 38/2008 menyatakan:

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan. Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut:

  1. jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
  2. waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
  3. rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
  4. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api atau terminal;
  5. peribadatan; pendidikan atau sekolah;
  6. pasar umum;
  7. fasilitas pemakaman umum;
  8. fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
  9. pos dan telekomunikasi;
  10. sarana olahraga;
  11. stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
  12. kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
  13. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  14. rumah susun sederhana;
  15. tempat pembuangan sampah;
  16. cagar alam dan cagar budaya; pertamanan;
  17. panti sosial;
  18. pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.

 

Untuk mempermudah memahami pasal ini, misalnya: jika Pemda akan menghibahkan (hibah termasuk pemindahtanganan) tanah kepada Polres. Karena Polres itu termasuk dalam kategori kepentingan umum (lihat nomer 13) maka hibah tersebut tidak memerlukan persetujuan DPRD.

Jika dilihat dari banyaknya penjelasan pasal 46 PP 38/2008 tersebut, maka dalam pemindahtanganan untuk tanah dan/atau bangunan, kira-kira dalam hal apa masih harus dengan persetujuan DPRD? Memang masih ada, tetapi tidak banyak.

Dan kewenangan DPRD itu menjadi sangat berkurang karena adanya tambahn penjelasan di PP tersebut, yang tadinya di UU tidak sepanjang dan sebanyak tersebut (bahkan tidak ada). Jadi, sangat beralasan jika sebagian besar Pimpinan dan Anggota DPRD kecewa dengan Penjelasan Pasal tersebut.

Tetapi jika tidak diberi penjelasan akan lebih membingungkan bagi Pemda dan DPRD. Misal, kepentingan umum dalam prakteknya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, bahkan sejak baru ditiupkan roh oleh Allah. Ketika seorang Ibu baru hamil, maka sudah diurus oleh Pemda dengan adanya Puskesmas, ketika ibu tersebut melahirkan juga diurus oleh Pemda (sekarang sudah ada jaminan persalinan), ketika anaknya mulai besar, sekolah, cari kerja, nikah juga diurus pemda. Bahkan sampai meninggal juga diurus pemda. Artinya, kepentingan umum itu memang sangat luas,kalo dibalik, bagi pemda, apa yang bukan kepentingan umum??

 

 

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah serta politik lokal khususnya yang terkait dengan penguatan DPRD.

blog : https://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

 

Mengapa Persetujuan oleh DPRD pada Pemindahtanganan BMD selain tanah dan bangunan harus 5 Miliar?

Memang, dan bisa dipastikan bila sebagian besar Pimpinan dan Anggota DPRD sangat kecewa bahwa persetujuan oleh DPRD pada Pemindahtanganan BMD selain tanah dan bangunan harus Rp5 Miliar. Mengapa harus Rp5 Miliar? apa tidak bisa diturunkan menjadi Rp50.000.0000,- (limapuluh juta)?

Untuk bisa menjawab ini, kita memerlukan jawaban, dari regulasi apa amanah tersebut?

UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 45 menyatakan : Barang milik daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah TIDAK dapat dipindahtangankan; dan Pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DPRD. Selanjutnya, penjelasan Pasal  45 tersebut dinyatakan “Cukup jelas”.

Pasal 47 pada UU yang sama menyatakan: Persetujuan DPRD  (Pasal 45) dilakukan untuk:

1.    pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan, tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:

a.     sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b.     harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;

c.    diperuntukkan bagi pegawai negeri

d.    diperuntukkan bagi kepentingan umum;

e.    dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

2.    Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.

Penjelasan Pasal 47 tersebut juga “cukup jelas”

Pembahasan selanjutnya adalah, bagaimana kita memaknai maksud dari point 2 diatas, bahwa “Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

PP 6/2006 sebagai turunan dari UU 1/2004 pada Pasal 45 menyatakan Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD. Penjelasan Pasal 47 tersebut juga “cukup jelas”.

Selanjutnya, bagaimana dengan Permendagri 17/2007 memperjelas pasal diatas??

Pasal 58 Permendagri 17/2007 menyatakan : Pemindahtanganan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan tidak ada penjelasan lebih lanjut lagi di Permendagri 17/2007 terkait dengan Rp5 Miliar tersebut.

Permasalahannya adalah, karena Rp5 Miliar itu semua sama di UU 1/2004, PP 6/2006 dan Permendagri 17/2007 dan tidak ada penjelasan lainnya, maka :

  1. Apakah harus bernilai lebih dari Rp 5 miliar? Apakah tidak boleh kurang dari Rp5 Miliar? Misalnya Rp50.000.000,- (lima puluh juta)
  2. Apakah Rp5 Miliar dihitung berdasarkan: Pertransakasi saat terjadi pemindahtanganan?, atau Kumulasi pertahun anggaran terjadinya pemindahtanganan?

Hal ini penting, karena pemindahtanganan itu terkait dengan persetujuan yang diberikan oleh DPRD. Dan juga, bila Pemda akan membuat Perda tentang Pokok-pokok pengelolaan barang milik daerah. Sebab, sangat mungkin Pemda ataupun DPRD akan memperjelas lebih lanjut makna Rp5 Miliar tersebut.

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah serta politik lokal khususnya yang terkait dengan penguatan DPRD.

blog : https://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

Mengapa PP 6/2006 di revisi?

 

 

 

Tanggal 14 Maret 2006 PP 06/2006 ditetapkan oleh Presiden, dan tanggal 19 Mei 2008 sudah ditetapkan revisinya. Dilihat dari revisinya, sekilas sudah terasa adanya nuansa keterbukaan dan kemudahan  dibidang investasi.

Sudah menjadi kepastian, bila ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan global.

Permasalahannya adalah bagaimana mempercepat pembangunan infrastruktur? Yang pasti diperlukan langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi dalam bidang infrastruktur.

Sejak ditetapkannya PP 6/2006, pemanfaatan barang milik negara/daerah dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan yang diatur dalam PP 6/2006 ternyata belum berjalan sebagaimana harapan pemerintah dan pemerintah daerah. Upaya Pemerintah untuk menarik minat mitra atau investor Kerjasama Pemanfaatan dalam melakukan pembangunan infrastruktur masih menemui hambatan.

Hambatan tersebut merupakan akibat dari kemudahan atau fasilitas investasi yang ditawarkan oleh negara-negara tetangga yang mampu memberikan jangka waktu investasi yang relatif lebih lama dibandingkan dengan yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan global, jangka waktu untuk pemanfaatan barang milik negara/daerah dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP) perlu disesuaikan.

Dengan pertimbangan Kerjasama Pemanfaatan tidak terjadi pengalihan hak atas barang milik negara/daerah, maka penyesuaian jangka waktu dimaksud dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga relatif lebih lama dibandingkan dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah Negara.

Kembali ke revisi PP 6/2006, terkait investasi, memang hanya pasal 26 yang direvisi, khususnya dengan menambah masa kerjasama pemanfaatan dari paling lama hanya 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani menjadi paling lama hanya 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani, yaitu untuk investasi pada:

  1. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
  2. infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol;
  3. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan waduk/bendungan;
  4. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air minum;
  5. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah jaringan pengumpul   dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
  6. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
  7. infrastruktur            ketenagalistrikan  meliputi pembangkit,   transmisi,    atau   distribusi   tenaga listrik; atau
  8. infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan,  penyimpanan,         pengangkutan, transmisi, dan distribusi minyak dan gas bumi.

Pertanyaan selanjutnya, apakah ini sudah benar-benar dapat meningkatkan investasi?, apakah juga tidak perlu sebaiknya mekanime penentuan mitra kerjasama pemanfaatan dipermudah dan disusun regulasi yang lebih detail untuk memberi kepastian hukum?

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah serta politik lokal khususnya yang terkait dengan penguatan DPRD.

blog : https://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

 

Penyimpan Barang dan Hibah Bansos Barang yang harus dianggarkan dari APBD

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di dalam penganggaran APBD di pemerintah daerah dijelaskan bahwa program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun dirinci menurut menurut jenis belanja.

Klasifikasi jenis belanja pada Kelompok Belanja Tidak Langsung antara lain: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan,  dan belanja tidak terduga.

Klasifikasi jenis belanja pada Kelompok Belanja Langsung antara lain : belanja pegawai, belanja barang&jasa dan belanja modal.

Praktek selama ini, hibah dan bantuan sosial masih menimbulkan beberapa kesulitan ditingkat pelaksana baik disaat penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban. Kesulitan ini terjadi lebih karena praktek hibah dan bansos yang sudah biasa berjalan harus disesuaikan dengan regulasi yang baru. Misalnya: terbitnya Permendagri 59/2007, SE MDN No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 perihal Hibah dan Bantuan Keuangan, Permendagri 21/2011 dan khususnya sejak terbitnya Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial  Yang Bersumber Dari APBD. Dari kebiasaan pengaturan hibah dan bansos yang longgar ke rigid maka tidak heran banyak yang harus disesuaikan lagi.

Pengelolaan hibah dan bansos merupakan satu kesatuan dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban. Jadi jika memang dari awal penganggarannya sudah tidak sesuai dengan regulasi bisa jadi untuk selanjutnya juga akan mengalami kesulitan dalam pengelolaan hibah dan bansos.

Akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran berperan mencatat transaksi yang telah terjadi, menyajikan dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Dalam kaitannya dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), kesalahan penganggaran akan sulit untuk dikoreksi dari sisi Akuntansi, karena pencatatan akuntansi harus sesuai dengan proses penganggaran.

Dalam kaitannya dengan Neraca, proses akuntansi untuk mencatat belanja barang (inventaris) yang akan dihibahkan/bantuan sosial  dari sisi Neraca harus memenuhi definisi persediaan (aset lancar) dan dapat diukur dengan andal.

Berdasarkan Permendagri 32/2011 bahwa Hibah dan Bantuan sosial dapat berupa barang. Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD dan Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

Hibah berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa hibah berupa barang dianggarkan pada jenis belanja barang&jasa? Bukan pada jenis belanja modal?

Berdasarkan Pernyataan No. 05 PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa Persediaan merupakan aset yang berwujud:

  1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka  kegiatan operasional pemerintah;
  2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses  produksi;
  3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau  diserahkan kepada masyarakat.
  4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada  masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;

dan sebaliknya berdasarkan Pernyataan No. 07 PP 24/2005 untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

  1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Jadi jika barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau  diserahkan kepada masyarakat dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada  masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan maka termasuk Persediaan.

Pelaksanaan anggaran hibah dan bansos berupa barang menurut Pasal 14 dan 32 Permendagri 32/2011 berdasarkan daftar penerima hibah dan bansos yang ditetapkan oleh Kepala daerah berdasarkan DPA-SKPD. Dalam pelaksanaan DPA-SKPD terdapat jenis belanja barang&jasa dimana belanja barang tersebut akan dihibahkan.

Setelah proses pengadaan barang akan dilaksanakan maka dari sisi Penyimpan Barang (Permendagri 17/2007) apa yang harus dilakukan? Apakah bila barang yang dibeli dari jenis belanja barang&jasa  akan disimpan sebagai Barang Pakai Habis(Persediaan) atau Barang Inventaris (Aset Tetap)?. Berdasarkan kriteria Standar Akuntansi Pemerintah maka akan menjadi Persediaan/Baparang Pakai Habis.

Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan format pembukuan barang pakai habis yang sekarang ada di Permendagri 17/2007sudah bisa menampung data barang yang akan dihibahkan? Apakah data barang yang akan dihibahkan sesederhana Barang Pakai Habis? Apakah tidak diperlukan lagi satu format buku khusus untuk pencatatan barang yang akan dihibahkan?

Berdasarkan Pasal 14 dan 32 Permendagri 32/2011 tersebut diatas bahwa Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah dan bansos, berdasarkan daftar ini jika terdapat satu buku khusus untuk mencatat pelaksanaan hibah dan bansos maka akan semakin memudahkan untuk membandingkan antara anggaran dengan realisasi hibah dan bansos.

Bagaimana Penyimpan Barang mencatat Nilai barang yang akan dihibahkan? Apakah akan berdasarkan Nilai Barang, Nilai Perolehan/Biaya Perolehan atau Nilai Standar? Dimana hal tersebut diatur? Regulasi yang mengatur hal ini ada di PP 24/2005.

Kecenderungan yang terjadi adalah, pengajuan hibah berupa uang, tetapi Pemerintah Daerah memberikan dalam bentuk barang/jasa. Memang pengalihan bentuk hibah dan bansos ini tidak diatur dalam Permendagri No. 32/2011, Permendagri tersebut hanya mengatur hibah itu bisa berupa uang, barang atau jasa. Yang harus diperhatikan dalam pemberian hibah adalah bagaimana output dan outcome dari  hibah tersebut. Jadi jangan sampai terjadi, misalnya pengajuan hibah uang yang akan digunakan untuk membeli sepatu olahraga, tetapi diberikan dalam bentuk barang (sepatu) tetapi tidak bisa digunakan karena ukuran sepatu terlalu besar atau terlalu kecil bagi penerima hibah.

Sebelum berlakunya Permendagri 32/2011, apakah pemerintah dan pemerintah daerah dapat menghitung dengan mudah hibah dan bansos berupa barang/jasa yang berasal dari jenis belanja barang/jasa?.  Klo berupa uang jawabnya mudah karena berasal dari Belanja Tidak Langsung (jenis belanja Hibah dan bantuan sosial). Jika hal ini tidak diantisipasi, maka akan terjadi “pengaburan” besaran belanja hibah dan bansos secara keseluruhan, karena yang dilihat biasanya hanya hibah dan bansos yang berupa uang, belum yang termasuk hibah dan bansos yang berupa barang dan/atau jasa.

Setelah berlakunya Permendagri 32/2011 penghitungan hibah dan bansos menjadi mudah karena sudah adanya daftar penerima hibah dan bansos.

Dan kabar baiknya lagi ternyata Permendagri 32/2011 sudah mengatur bahwa realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa  dan bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Referensi:

  1. PP 58/2005
  2. PP 24/2005, PSAP No. 05, PASP No. 07
  3. Permendagri 13/2006
  4. Permendagri 17/2007
  5. Permendagri 59/2007
  6. Permendagri 21/2011

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah serta politik lokal khususnya yang terkait dengan penguatan DPRD.

blog : https://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

SE MDN perihal Hibah

SE MDN 903/4127/SJ tgl 26 Oktober perihal proses penganggaran pemeberian hibah dan bansos TA 2012