per PEMILU – PILKADA

  1. UU 3/1999 Pemilihan Umum
  2. UU 4/2000 pemilihan umum
  3. PERMENDAGRI 12/2005 Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
  4. PERMENDAGRI 21/2005 Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
  5. PERMENDAGRI 44/2007 Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
  6. UU 22/2007 Penyelenggara Pemilihan Umum
  7. UU 10/2008 Pemiluihan Umum
  8. PERPRES 2/2009 Bantuan Dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
  9. PERPRES 4/2009 Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
  10. PERMENDAGRI 57/2009 Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
  11. SE MDN NO/ 270/711/SJ Tanggal 10 Maret 2009 Perihal Bantuan Fasilitasi dan Dukungan Pemerintah Daerah dala Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009
  12. SE MDN No. 270/214/SJ tanggal 25 Januari 2010 perihal Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: