per PEMILU – PILKADA

1. UU 3/1999 Pemilihan Umum
2. UU 4/2000 pemilihan umum
3. PERMENDAGRI 12/2005 Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
4. PERMENDAGRI 21/2005 Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
5. PERMENDAGRI 44/2007 Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
6. UU 22/2007 Penyelenggara Pemilihan Umum
7. UU 10/2008 Pemiluihan Umum
8. PERPRES 2/2009 Bantuan Dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
9. PERPRES 4/2009 Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
10. PERMENDAGRI 57/2009 Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
11. SE MDN NO/ 270/711/SJ Tanggal 10 Maret 2009 Perihal Bantuan Fasilitasi dan Dukungan Pemerintah Daerah dala Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009
12. SE MDN No. 270/214/SJ tanggal 25 Januari 2010 perihal Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010.